REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Andi Sinulingga, melihat banyak masyarakat yang kritis dan sinis terhadap DPR.
Akan tetapi di saat yang sama ada perbedaan perlakuan terhadap KPK yang notabenenya merupakan produk dari DPR.
"Generalisasi, stigmatisasi, memang jauh lebih mudah ketimbang memandang sesuatu dengan jeli," terang Andi, Jumat (16/1).
Andi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terlanjur sangat dipercaya publik. Ini membuat KPK seakan tak bisa melakukan kesalahan. Padahal, lanjut Andi, KPK sendiri kerap tersandung isu miring.
Isu-isu tersebut di antaranya mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang terlibat masalah, komisioner KPK yang kongkow-kongkow dengan Nazarudin, hingga Ketua KPK Abraham Samad yang menolak kloning ponselnya terkait kebocoran sprindik Anas Urbaningrum.
Andi tak menampik ada kemungkinan penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK murni sebagai bentuk penegakkan hukum. Akan tetapi, Andi juga menilai ada celah bahwa keputusan KPK tersebut sarat dengan kepentingan politis. Pasalnya, Budi Gunawan termasuk salah satu calon menteri yang diberikan tinta merah oleh KPK. Akan tetapi, Budi baru ditetapkan sebagai tersangka ketika ia akan dicalonkan sebagai Kapolri.
"Kenapa tidak pada waktu itu BG langsung dinyatakan sebagai tersangka? Kenapa sejumlah nama calon menteri lain yang juga mendapat tinta merah oleh KPK tidak ditetapkan sebagai tersangka?" ujar Andi.
Ia juga menyatakan selama ini masyarakat kerap memberi kritikan maupun sikap sinis terhadap apapun hasil produk DPR. Di saat yang sama, komisioner KPK yang merupakan produk DPR sangat dipercaya oleh publik. Jika DPR dianggap korup dan kotor, Andi mempertanyakan apakah hasil yang keluar dari saluran yang kotor itu bisa bersih tanpa noda.
"Saya sendiri tidak berani menggugat KPK, karena takut diserang sebagai pembela para koruptor," tambah Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika