REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono, Andi Sinulingga mengatakan sulit menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan tidak politis.

"Politiskah keputusan KPK, sulit untuk mengatakan tidak. Tapi murni penegakan hukum kah, susah juga mengatakan tidak murni, karena KPK sudah terlanjur sangat dipercaya publik," kata Andi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/1).

Andi menyatakan terlepas dari politis atau tidaknya keputusan KPK terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Pertama, apakah KPK pada tanggal 13 Januari 2015 akan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi jika Presiden Jokowi tidak mengajukan yang bersangkutan sebagai calon tunggal Kapolri.

Kemudian mengapa KPK tidak menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka setidaknya beberapa hari sebelum Jokowi menetapkannya sebagai calon tunggal Kapolri. KPK, kata dia, sudah memberikan tinta merah kepada sejumlah calon-calon menteri kabinet Jokowi, dimana menurut Ketua KPK Abraham Samad bahwa Budi Gunawan termasuk yang terkena tinta merah oleh KPK.

"Kenapa tidak pada waktu itu Budi Gunawan langsung dinyatakan sebagai tersangka, kenapa sejumlah nama calon menteri lain yang juga mendapat tinta merah oleh KPK tidak ditetapkan sebagai tersangka. Hanya KPK yang tahu," ujar dia.

Andi secara pribadi mengaku tidak berani menggugat KPK, karena takut diserang sebagai pembela para koruptor. Saat ini, lanjut dia, banyak orang kritis bahkan sinis terhadap apapun hasil produk DPR. Namun dia kembali bertanya, bukankah para komisioner KPK juga merupakan produk DPR.

"Logika sederhananya, jika DPR korupsi, jika DPR kotor, apakah sesuatu yang melalui saluran kotor itu akan menjadi bersih tanpa noda. Generalisasi, stigmatisasi memang jauh lebih mudah ketimbang memandang sesuatu dengan jeli," papar Andi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika