Kamis 15 Jan 2015 18:18 WIB

Islah Golkar Terhambat Perebutan Ketua Umum

Rep: Dessy S Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Politikus Partai Golkar Siswono Yudo Husodo (kiri).
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Politikus Partai Golkar Siswono Yudo Husodo (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islah Partai Golkar dinilai terhambat oleh perebutan kursi ketua umum Golar. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar (Wantim PG) Siswono Yudo Husodo kedua kubu telah melakukan rekonsiliasi visi, sehingga saat ini kedua kubu tinggal menyelesaikan rekonsiliasi struktural.

"Kalau rekonsiliasi visi sudah sama, tinggal rekonsiliasi struktural. Siapa ketua, siapa wantim. Tampaknya menurut pak JK, ini lebih susah daripada yang satunya itu. Tapi kita berharap bisa rekonsiliasi," kata Siswono usai menemui JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (15/1).

Menurutnya, kedua kubu pun menginginkan Golkar untuk bersatu. Namun, katanya, permasalahan yang paling penting saat ini terkait struktur partai.

"Urusannya menurut Pak JK cuma siapa yang jadi ketua umum? Jadi kalau kita menjurus (masalah) pada struktur partai," terangnya.

Pertemuan dengan sejumlah tokoh Golkar pun turut menghasilkan sejumlah kesepakatan, seperti kesepakatan pilkada langsung serta pilpres langsung.

"Pilkada menurut Jakarta harus langsung, munas Bali lewat DPRD. setelah rekonsiliasi sudah disetujui pilkada langsung. Pilpres langsung menurut Jakarta, Bali pilpres bisa tidak langsung. Setelah melalui perundingan sepakat pilpres langsung," contohnya.

Selain itu terkait Koalisi Merah Putih (KMP), kubu versi Jakarta menyatakan keluar dari KMP. Sedangkan, kubu versi Bali tetap berada di KMP. Namun, kata Siswono koalisi tersebut dibentuk guna mendukung Prabowo-Hatta dalam pilpres sehingga ia menilai koalisi tersebut seharusnya sudah berakhir.

Dia melanjutkan, sejumlah usulan untuk menyelesaikan masalah dalam Partai Golkar ini pun telah disampaikan. Menurut Siswono, dalam kepengurusan Golkar, kubu Agung dan Kubu Ical harus bersatu.

"Ada yang usul, udah gabung pengurusnya biar banyak dulu, karena ini darurat. Oke, bisa sepakat. Tapi tetap ketua umumnya satu. AD/ART begitu. Kalau dibikin presidium berdua gak diatur di AD/ART," ujar Siswono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement