REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pergantian kepemimpinan di institusi Polri, menimbulkan dilema bagi Presiden Joko Widodo. Hal itu setelah Komjen Budi Gunawan, yang menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukannya, dijadikan tersangka dalam kasus rekening gendung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah memutuskan menyampaikan sikap atas permasalahan yang menyangkut pengajuan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Rabu (14/1) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuliskan pesan yang cukup tegas dalam fan page facebooknya.
"Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?," tulis Jokowi mengutip kalimat dari sastrawan dan budayawan Pramoedya Ananta Toer.
Dikutip dari situs Setkab.go.id, Presiden Jokowi tidak menjelaskan secara langsung maksud dari pesan yang disampaikannya melalui fan page facebooknya itu, meski sebelumnya Presiden Jokowi sudah memberikan sikap terkait usulan pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jendral Sutarman.
Dalam penjelasan yang disampaikannya, Jokowi mengatakan pemerintah sudah melalui beberapa tahapan prosedur terkait pengajuan usulan calon Kapolri baru untuk menggantikan Jendral Polisi Sutarman. Tahapan itu termasuk di antaranya menerima usulan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Terkait dengan dugaan masalah rekening calon yang diusulkannya sebagai Kapolri, Presiden Jokowi mengaku sudah menanyakannya.
"Saya juga mendapatkan surat ini, klarifikasi mengenai rekening. Dan di sini disampaikan hasil penyelidikan disimpulkan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar," katanya di Wisma Negara, Jakarta, Rabu (14/1) malam.
Berdasarkan surat klarifikasi dan usulan dari Kompolnas itulah, Presiden Jokowi lantas membuat surat ke DPR-RI guna mendapatkan persetujuan pengesahan calon Kapolri pengganti Jendral Sutarman. Namun, lanjut Jokowi, dalam proses ini kemudian ada penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita menghormati, kita menghormati KPK, ada proses hukum di sini," tegasnya.
Tetapi, kata Presiden Jokowi, ini juga ada proses politik yang ada di Dewan, dimana ia juga menghargai Dewan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memilih masih menunggu proses politik di DPR, yang diakhiri dengan keputusan rapat paripurna mengambil sikap yang jelas atas pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika