REPUBLIKA.CO.ID, Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi justru sebaliknya. Mereka meminta seluruh pihak menghormati kapolri baru pilihan Presiden. Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Taufan Imral mengatakan Presiden Jokowi pasti telah memiliki pertimbangan dalam memilih Budi Gunawan sebagai kapolri, yang dinilai berdasarkan rekam jejak, prestasi, dan pengabdiannya untuk bangsa dan Negara.
"Mari kita hormati kapolri pilihan presiden. Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Mendukung pengangkatan Budi Gunawan sebagai kapolri pilihan Presiden Joko Widodo," ujar Taufan melalui keterangan persnya di Jakarta, Kamis.
Terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi menuding lembaga antirasuah telah melakukan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan. "Langkah KPK sarat dengan muatan politik adu domba, pesanan para elit, serta mengesampingkan aspek visibilitas ketahanan Negara yang kuat," tuding Taufan.
Dia meminta DPR dan sejumlah penegak hukum mengusut dugaan kriminalisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komjen Pol Budi Gunawan.
Pada Rabu (14/1), Rapat Pleno Komisi III DPR memutuskan menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Hasil persetujuan ini dibawa ke dalam Sidang Paripurna DPR Kamis (15/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika