REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyoroti berbagai hal yang harus diperbaiki di ibukota.
“Fraksi PKS sendiri tidak setuju dengan mini market yang menjual miras 24 jam,” tegas Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani dalam rilisnya, Kamis (15/1).
Mereka pun meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menjelaskan alasan pertumbuhan mini market yang sangat menjamur di wilayah DKI Jakarta. Lantaran mulai mengancam usaha perekonomian masyarakat kecil.
Selanjutnya, Fraksi PKS juga memandang bahwa kebijakan pelarangan penggunaan sepeda motor di beberapa ruas jalan protokol merupakan bentuk perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap warga pengguna jalan.
Fraksi PKS juga menyoroti Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama ini hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri, seharusnya BOP juga harus diberlakukan untuk sekolah swasta.
Kemudian, Fraksi PKS juga mengkritisi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak dimiliki secara merata oleh warga yang membutuhkan.
“Karena hingga saat ini banyak pelajar yang kurang mampu di DKI Jakarta belum mendapatkan KJP,” terang Yani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII.
Di bidang Kesehatan, Fraksi PKS mempertanyakan penyelenggaraan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di DKI Jakarta masih menyisakan banyak masalah. Fraksi PKS juga menanyakan tentang keberadaan guru non formal yang harus mendapat apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta.
“Fraksi PKS memandang bahwa, guru non formal jumlahnya sangat banyak di Jakarta dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah,” ulas Yani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika