REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Komjen Polisi Budi Gunawan mengundurkan diri dari proses pencalonan kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Polisi Sutarman yang akan purnatugas pada Oktober 2015.

"Status Budi Gunawan memang masih sebagai tersangka. Namun, sebagai petinggi Polri sebaiknya dia dengan lapang dada dan kesadaran penuh mengundurkan diri dari proses pencalonan sebelum semuanya bertambah rumit," kata Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta melalui siaran pers diterima di Jakarta, Rabu (14/1).

LBH Jakarta juga mendorong Komisi III DPR untuk menghentikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali surat pengajuan calon tunggal Kapolri.

Menurut Febi, hal itu sangat mendesak karena calon tunggal yang diajukan Presiden tersebut diduga keras melakukan serangkaian tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak awal, LBH Jakarta telah menyatakan menolak pencalonan tunggal Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. LBH Jakarta meminta DPR untuk menggunakan kewenangannya untuk menolak pencalonan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

KPK telah menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan. Budi Gunawan menjadi tersangka dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika