REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengaku sudah memaparkan soal dugaan rekening gendut yang diduga dimiliki oleh calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan saat memberikan saran pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski demikian, ia membantah jika dikatakan Kompolnas memaksakan nama Budi Gunawan agar masuk dalam salah satu nama yang direkomendasikan pada Presiden.
"Karena kami bilang itu hanya wacana, opini. Siapa yang bisa memverifikasi bahwa dia (Budi Gunawan) bermasalah dengan rekening gendut? Kalau betul ada masalah kenapa KPK tidak ambil langsung?" ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/1).
Adrianus menjelaskan Kompolnas memang bertugas memberikan saran dan pertimbangan pada presiden. Termasuk di dalamnya soal persepsi negatif yang ada di masyarakat terhadap calon-calon yang direkomendasikan. Namun, kata Adrianus, keputusan terakhir tetap berada di tangan presiden.
"Jadi kita hanya memberikan saran saja bahwa yang bersangkutan kuat sekali dengan persepsi negatif," ucap dia.
Adrianus menjelaskan, kelima kandidat Kapolri yang diajukan pada Jokowi telah memenuhi syarat normatif yang harus dipenuhi, yakni seorang perwira yang aktif dan berpangkat komjen, berstatus sebagai pejabat eselon I, pernah menjabat kapolda di Polda tipe A, dan masa pensiunnya minimal masih dua tahun lagi.
Di samping itu, kata dia, Kompolnas juga memberikan penjelasan mengenai rekam jejak serta kelebihan dan kekurangan masing-masing selama menjabat sebagai anggota kepolisian. Namun, Adrianus mengakui bahwa seleksi yang dilakukan Kompolnas kali ini tak sempurna.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun, keputusan ini menuai banyak kritikan lantaran Budi pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Budi juga disebut-sebut sebagai salah satu jenderal yang memiliki rekening gendut.