REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dipastikan mendapat jatah wakil ketua di alat kelengkapan dewan (AKD). Kepastian ini sebagai tindak lanjut atas perdamaian antara KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang ditempuh lewat penambahan jumlah pimpinan AKD dalam revisi UU MD3.
"Ya itu tindak lanjut dari UU MD3," kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/1).
Taufik mengatakan Selasa (13/1), pimpinan DPR akan menggelar rapat pengganti Badan Musyawarah bersama unsur pimpinan fraksi. Rapat digelar untuk menentukan nama wakil ketua komisi maupun badan bagi seluruh fraksi KIH.
"Nama (wakil ketua) belum masuk. Mungkin besok. Pemilihannya dilakukan komisi," ujarnya.
Taufik menargetkan pembagian wakil ketua AKD selesai pekan ini. Menurutnya DPR tidak bisa menggelar rapat bersama pemerintah jika jumlah unsur pimpinan AKD yang ditetapkan dalam UU MD3 belum terpenuhi.
"DPR tidak bisa lakukan pembahasan kalau belum ada kelengkapan AKD," katanya.
Anggota Fraksi PDIP, Arief Wibowo mengatakan Fraksi PPP akan mendapat jatah pimpinan AKD. KIH tidak akan membeda-bedakan PPP kubu Rommahurmuziy maupun Djan Faridz.
"F-PPP pasti dapat semuanya pimpinan AKD," ujarnya.
Arief tak mau membocorkan pembagian jatah pimpinan AKD di KIH. Dia berdalih belum tahu lantaran masih dalam pembahasan rapat internal fraksi KIH.
Pernyataan Arief diamini oleh sejumlah anggota Fraksi PPP. Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP kubu Rommahurmuziy, Asrul Sani mengatakan fraksinya mendapat jatah empat pimpinan AKD.
"Infonya Fraksi PPP dapat 4 pimpinan AKD," katanya.
Jatah PPP didapat karena Fraksi Nasdem tidak mau mengambil posisi pimpinan di AKD. Kendati begitu, Asrul mengatakan perubahan masih mungkin terjadi. "Fraksi Nasdem tidak ambil jatah. Tapi itu belum pasti," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengatakan perpecahan partainya bukan halangan untuk mendapat jatah pimpinan AKD.
Sebab, menurutnya, perpecahan di tingkat DPP tidak terjadi di DPR. "Di DPR tidak ada kubu-kubuan, semua kawan, sama-sama melakukan pengawasan," kata anggota Komisi I DPR itu.
Ketua Fraksi Nasdem, Victor Laiskodat membenarkan fraksinya tidak mendapat jatah pimpinan AKD. Menurutnya hal ini karena sejak awal Fraksi Nasdem tidak menghendaki posisi pimpinan AKD.
Fraksi Nasdem, kata Victor, tidak tahu menahu soal pembagian jatah pimpinan AKD di KIH. Namun Victor tidak mengatakan fraksinya tidak akan mempersoalkan keputusan yang diambil KIH.
"Kami tidak tahu karena tidak ambil. Kepada siapa (diberikan) ya serahkan saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
