REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPD PDI Perjuangan NTB, Ruslan Turmudzi mengatakan pihaknya tidak akan mematenkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Sebab keberadaan KIH dan KMP, hanya terjadi di tingkat nasional.

"Adanya KIH dan KMP itu kan saat Pilpres, sesungguhnya setelah terpilih presiden diharapkan tidak ada lagi KIH dan KMP," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Senin (23/2).

Ruslan menjelaskan khusus untuk Pilkada serentak, pihaknya akan mengedepankan kepada figur. Termasuk, apakah figur tersebut terlahir dari KMP atau KIH. "Itu kemungkinan besar bisa bergabung," ucapnya.

Namun, ia memperkirakan KMP tetap akan dipertahankan oleh partai-partai pendukungnya. Meski begitu, dirinya mendorong kepada seluruh Parpol untuk bersatu membangun daerah dan melupakan yang terjadi di pusat.

"Nanti kita bertarung lagi di 2019 karena koalisi (KIH atau KMP) itu kan nasional. Tetapi khusus Pilkada akan mengakomodir figur-figur yang tidak membicarakan KMP dan KIH," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin terdapat KIH atau KMP di daerah semata-mata agar terhindar dari mengkotak-kotakan Parpol sehingga menimbulkan tirani mayoritas yang tidak diinginkan.

"Dalam pilkada semua kekuatan politik bersatu dengan masyarakat. Sehingga ke depan Pilkada menjadi berdasarkan figur bukan koalisi atau faksi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika