REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri membantah jika Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan pernah bergabung dalam tim pemenangan pasangan Jokowi-JK, dalam Pilpres 2014 lalu. Mabes Polri menegaskan anggotanya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Kami tidak melibatkan diri dalam keterlibatan politik praktis," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Kombes Agus Rianto di Jakarta, Senin (12/1).

Agus menjelaskan, hal itu sesuai amanat Undang-undang Kepolisian yang melarang anggota Polri untuk terlibat dalam politik praktis. "Sejak awal kami berkomitmen untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis," katanya.

Dalam pelaksanaan Pilpres 2014 lalu, tersiar kabar adanya pertemuan politisi PDI-Perjuangan Trimedya Panjaitan dan timses Jokowi-JK dengan jenderal polisi berinisial BG. Pertemuan dilakukan di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 Juni 2014.

Pertemuan tersebut diketahui Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono yang saat itu sedang berada di restoran yang sama untuk mengadakan rapat dengan para pimpinan buruh.

Arief pun sempat beberapa kali mengambil foto pertemuan tersebut secara diam-diam. Meski demikian tidak diketahui apa isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Isu ini kembali muncul ke permukaan setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait usulan Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri baru menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Surat tertanggal 9 Januari 2014 yang berperihal "Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri" itu ditandatangani langsung oleh Presiden. Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi memandang Budi Gunawan mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri.

"Kami berharap DPR dapat memberikan persetujuannya dalam waktu yang tidak terlalu lama," tertulis dalam surat itu.

Penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menimbulkan pro dan kontra karena Budi merupakan mantan ajudan presiden di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Beberapa pihak berpendapat bahwa penunjukkan tersebut merupakan campur tangan Megawati dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika