REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina menyatakan, masih kuatnya politik oligarkhi dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah faktor penghambat gagasan poros maritim.
"Sebenarnya gagasan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengembangkan poros maritim atau lebih tepatnya ekonomi-politik maritim, itu sangat baik. Sesuai dengan konteks karakteristik bangsa ini," katanya, Kamis (8/1).
Memberikan ulasan mengenai pembangunan demokrasi pada era awal pemerintahan Jokowi-JK, ia melihat dibutuhkan kritik untuk perbaikan pemerintahan ke depan.
Ia juga melihat tendensi dan gejala sosial yang ditunjukkan oleh tindakan kabinet yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang, kurang mampu menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam tindakan yang riil untuk kesejahteraan masyarakat kelas bawah Indonesia.
Kerja kabinet, dinilai masih bersifat dangkal belum menyentuh ranah substansial.
Artinya, kata dia, para menteri yang duduk pada kabinet kerja tidak mempunyai gagasan atau ide yang punya visi ke depan dan aplikatif untuk jangka pendek.
Jika dikaji secara mendalam, katanya, secara sosiologis, hal ini disebabkan oleh masih kuatnya politik oligarkhi dalam pemerintahan Jokowi-JK, sehingga konsep "the right man, in the right place" itu tidak terjadi.
Ia melihat yang ada saat ini adalah posisi menteri dikonstruksi berdasarkan hasil kompromi dari elite-elite oligarkhi ini.
"Sehingga saya kira, hal inilah yang menjadi penyebab utama tendensi mandeknya gagasan poros maritim pemerintahan Jokowi-JK," katanya.
Padahal, kata dia, jika gagasan itu bisa dilaksanakan hal ini bisa mendorong pengembangan demokrasi ekonomi Indonesia.
"Agak sulit untuk mencapai pembangunan demokrasi kita yang substansial jika oligarkhi masih berkembang dalam pemerintahan," kata anggota peneliti Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Kondisi tersebut, kata dia, akan menurunkan harapan masyarakat kelas bawah, yang notabene pemilih mayoritas Jokowi-JK, yang dipercayai bisa menjadi penyambung lidah mereka dan mengimplementasikan keadilan dan kesejahteraan bersama.
Karena itu, katanya, hal ini harus segera disadari oleh pemerintahan sekarang, karena jika harapan masyarakat menurun drastis terhadap pemerintah maka dukungan terhadap program pemerintah akan semakin surut.
"Dan pemerintah tidak bisa menyandarkan harapan pada dukungan parlemen yang juga menganut politik oligarkhi," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika