REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) Wiryanti Sukamdani mengusulkan dilakukannya moratorium pembangunan hotel di sejumlah daerah yang kelebihan izin. Ia didampingi oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar serta Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga hari ini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara.
"Ya kami juga mengusulkan tolong dari pemerintah juga misalnya di daerah yang udah kelebihan izin, kelebihan hotel diadakan moratorium. Jadi dikurangin pembangunan hotelnya," kata Wiryanti, di Kantor Wapres, Selasa (6/1).
Ia mengatakan usulan moratorium ini sebaiknya dilakukan di sejumlah daerah yang berlebihan izin seperti di Bali, Makassar, dan Jawa Barat. Menurut Wiryanti, JK pun memahami rencana moratorium ini. Lanjut Wiryanti, JK mengatakan saat ini tak ada bank yang bersedia membiayai pembangunan hotel.
"Menurut beliau sekarang ini pasti sudah tidak ada bank yang mau membiayai hotel lagi, karena apa masih visible biayai hotel sekarang ini," tambahnya.
Selain itu, BPP PHRI juga meminta pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur seperti akses jalan menuju bandara serta listrik. Permintaan ini dilakukan guna meningkatkan jumlah wisatawan sehingga dapat meningkatkan keterisian hotel.
Menanggapi permintaan ini, menurut Wiryanti, pemerintah akan meningkatkan biaya promosi wisatawan hingga 3 kali lipat. Hal ini pun ditegaskan oleh Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah. Ia mengatakan pemerintah berjanji akan meningkatkan anggaran promosi pariwisata hingga tiga kali lipat dari Rp 250 miliar menjadi Rp 1.2 triliun.
"Jadi nanti pariwisata itu dinaikkan 3 kali lipat supaya promosi ini terutama wisatawan dari luar negeri didatangkan dalam rangka menutupi persoalan yang dihadapi setelah pemerintah melakukan efisiensi anggaran perjalanan dan macam-macam," jelasnya.
Ia menjelaskan, peningkatan target wisatawan dari 9.5 juta orang menjadi 20 juta wisatawan akan dicapai melalui promosi yang digencarkan oleh pemerintah. Lanjutnya, efisiensi anggaran dengan memberikan pembatasan rapat di hotel ini dilakukan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika