REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi dinilai sebagai penindas rakyat Indonesia. Penilaian penindasan itu terkait pada masalah agama dan keyakinan yang terjadi di Tanah Air.
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto menyatakan, apabila pemerintahan Jokowi benar-benar melakukan tindakan yang meminggirkan agama terutama Islam maka sama saja menindas masyarakat.
"Nanti kita bakal bilang ke masyarakat bahwa Presiden yang katanya prorakyat ini ternyata penindas rakyat, terutama penindas agama Islam," kata Ismail dengan berapi-api saat dihubungi Republika Online, Senin (5/1).
Ismail akan terus bersuara lantang kalau pemerintah memperlakukan Islam dengan semena-mena. Misalnya, kolom agama di KTP benar dikosongkan dan doa saat belajar diubah atau direvisi. Selain itu, jika isi revisi UU Penodaan Agama bertentangan dengan keinginan umat beragama, terutama Islam maka perlu dikritik.
Masalah lainnya, kata dia, larangan guru dan dosen agama asing yang dikeluarkan Kemenaker juga menjadi penyebab HTI menyoroti kebijakan Kabinet Kerja. Ismail khawatir bukan hanya gurunya saja yang kelak akan dilarang, tapi ilmu yang berbentuk buku juga.
Dia mengaku, bisa saja nanti buku-buku dari Timur Tengah malah dilarang untuk diedarkan di Indonesia. Belum lagi, pemerintahan Jokowi juga tidak mengutamakan prinsip-prinsip Pancasila. Bahkan, menurut dia, pemerintah seperti melangkahi dasar dari Pancasila itu sendiri.
"Kabinet Trisakti-nya juga tidak terbukti," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
