REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan secara total terhadap industri strategis pertahanan dalam negeri guna mencapai kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"(Industri strategis pertahanan) harus kita perbaiki secara total baik daya saing maupun kapasitas produksi," katanya saat membuka Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12).
Jokowi mengatakan perbaikan secara total harus dilakukan di berbagai industri strategis pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL. Dengan demikian, maka industri strategis pertahanan harus berjangka panjang dan bukan hanya dikelola hanya dalam jangka waktu yang pendek atau hanya satu-dua tahun.
Selain itu, ia mengemukakan agar industri pertahanan bisa lebih efisien agar dapat mengembangkan teknologi ganda yaitu antara sipil dan militer.
"Jadi industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi juga untuk kebutuhan nonpertahanan," ujarnya.
Ia mencontohkan, misalkan produksi kapal perang dalam negeri juga teknologinya dapat digunakan untuk mengembangkan produk kapal niaga. Jokowi juga mengingatkan bahwa 'pekarangan rumah' Republik Indonesia adalah laut karena merupakan negara lautan yang terdiri atas pulau-pulau.
Untuk itu, Jokowi juga ingin agar formasi kekuatan yang dominan agar dapat dikembalikan ke kebijakan kemaritiman Selain itu, lanjutnya, hal tersebut jangan hanya diterjemahkan dengan kebijakan tol laut dan pembangunan pelabuhan.
"Tetapi yang paling penting dalam membenahi industri maritim dan galangan kapal, kita lakukan sendiri. Itu adalah hal yang paling penting. Tanpa itu, pemain luar yang akan dominan dan kita hanya akan jadi penonton," jelasnya.
Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan itu diikuti pula antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika