REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya komitmen kuat terkait penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan. KPK berharap pihak-pihak terkait memberi dukungan penuh terhadap KKP untuk menindak tegas pelaku pencurian ikan.
Ketua KPK Abraham Samad meminta TNI dan kepolisian harus secara konkrit memberikan dukungan kuat kepada KKP. Dia meminta agar institusi-institusi tersebut segera berkonsentrasi menyelamatkan kekayaan kelautan dan perikanan di Indonesia.
"Harus dijauhi hal-hal yang sifatnya sangat birokratis dan berbelit-belit, utamanya yang berkaitan dengan eksekusi kapal-kapal //illegal fishing//, kapal-kapal asing," katanya usai bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di gedung KPK, Rabu (24/12).
Samad menjelaskan, KPK pernah melakukan komitmen atau deklarasi bersama dengan TNI, kepolisian dan kejaksaan terkait penyelematan sumber daya alam (SDA). Menurutnya, SDA itu juga berarti menyangkut kelautan dan hasil-hasil dari laut termasuk perikanan. Dia meminta, pihak yang telah menandatangani deklarasi itu segera merealisasikan komitmen tersebut.
Sementara itu, Susi meminta bantuan dari media dan lembaga antikorupsi itu untuk terus mengawal penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan. "Ini harus terus dan yang bisa mengawal adalah KPK dan media, selain dari itu //nggak// bisa," ujar menteri asli Pangandaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika