REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, untuk menjual gedung Kementerian BUMN menuai kritik dari berbagai pihak. Politikus PDIP, Eva Sundari, mengatakan ide menjual gedung dapat diwacanakan. Namun, melakukan proses penjualan gedung kementerian tidak mudah.
"Harus hati-hati karena itu aset negara bukan aset pribadi " ujar Eva kepada Republika Online, Kamis (18/12).
Meskipun telah mendapatkan persetujuan dari direktur aset Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurutnya, keputusan tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR).
Eva menyarankan agar ide Menteri Rini itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pertimbangan tidak hanya semata dilihat dari aspek ekonomi saja tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan aspek politik.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku tengah menyiapkan payung hukum untuk menjual gedung Kementerian BUMN. Dilihat dari segi efisiensinya, Rini mengatakan, gedung KemenBUMN yang terdiri dari 21 gedung terlalu besar untuk digunakan 250 pegawainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
