REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan kini membahas dan mengajak seluruh rakyat Indonesia merefleksikan kembali bagaimana sistem politik Indonesia di tengah menguatnya politik identitas dan politik berbiaya tinggi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ia gundah dengan Indonesia yang menghadapi permasalahan biaya politik tinggi yang akut.
Menurut dia, kasus pilkada di Samosir, Sumatera Utara, memperlihatkan bahwa politik uang secara masif mampu mengalahkan bupati pejawat. Padahal, ia mengatakan, Bupati Samosir Rapidin Simbolon mendapatkan penghargaan program pemberantasan korupsi terbaik di Sumut, serta hasil audit BPK dengan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian.
Politik berbiaya tinggi ini, kata Hasto, merupakan dampak dari liberalisasi politik pascakrisis ekonomi 1997/1998 ketika terjadi global reproduction of American Politic lewat Letter of Intent IMF. Akibatnya, ia mengatakan, struktur dan sistem politik Indonesia diubah secara fundamental mengikuti mekanisme elektoral atas campur tangan kapital.
"Demokrasi liberal justru menggeser demokrasi berdasar Pancasila seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa," ujar Hasto saat menjadi pembicara kunci pada webinar nasional yang dilaksanakan Balitpus PDIP bertema "Evaluasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Menguatnya Politik Identitas dan Politik Biaya Tinggi yang Menurunkan Kualitas Demokrasi"secara daring, di Jakarta, Selasa (29/12) malam, dalam siaran persnya.
Dampak negatifnya, kata dia, terjadi kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi trans-nasional. Karena itu, pada kongres terakhir di awal 2020, PDIP merekomendasikan kembalinya sistem proporsional tertutup, peningkatan ambang batas parlemen, perubahan district magnitude, moderasi sistem.
Hal ini agar mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektifdan berbagai solusi lainnya. PDIP juga mendorong kesadaran ideologi, organisasi, politik, lingkungan dan kesadaran untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara gotong royong.
Pendidikan kader dilaksanakan untuk mempersiapkan kader berkarakter, memiliki budi pekerti luhurdan telah menjalankan revolusi mental. "Bung Karno menegaskan cita-cita kebangsaan bagaimana Indonesia harus dibangun sebagai satu kesatuan jiwa kebangsaan. All for one, and one for all. Setiap warga negara adalah sama yang akarnya prinsip kebangsaan," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika