REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memasang sistem peringatan dini tanah longsor. Hal tersebut karena bencana longsor dan banjir menjadi ancaman di beberapa daerah pada musim hujan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar pada hari ini. Masalah mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015, menjadi salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut.
Ia melanjutkan, Kepala BNPB, Syamsul Maarif, melaporkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor musim penghujan 2014/2015. "BNPB bersama kementerian/lembaga telah menyusun rencana aksi nasional menghadapi banjir dan longsor," ujarnya, Rabu (17/12).
Sutopo menjelaskan, ada 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar longsor dengan kategori sedang-tinggi yang tersebar di 274 kab/kota. Dalam rapat kabinet, BNPB juga melaporkan perkembangan penanganan longsor Banjarnegara.
"Hingga saat ini ada 82 korban tewas telah ditemukan, dan 22 orang masih dicari," ujarnya.
Ia menjelaskan, sebanyak 1.709 personil dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah terlibat dalam penanganan darurat. 2.355 relawan juga membantu. "Presiden telah memerintahkan agar dipasang sistem peringatan dini longsor di beberapa tempat rawan longsor, khususnya di Banjarnegara," katanya.
"Daerah-daerah prioritas lain perlu segera dipasang. Masyarakatnya juga perlu memperoleh sosialisasi dan pendidikan bencana agar mampu mengatisipasinya. Disepakati dana untuk pemasangan alat tersebut dari dana siap pakai yang ada di BNPB," jelasnya.
Sutopo mengatakan, menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, BNPB segera menggelar rapat internal dan menghubungi para ahli dari Kemenristek Dikti, UGM, BPPT, LIPI, Badan Geologi, dan ITS untuk melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat.
BNPB nantinya meminta agar pemasangan sistem peringatan dini longsor harus menyeluruh. End to end penanggulangan bencana adalah dari manusia ke manusia sehingga seluruh sistem komprehensif. Alat hanya satu sub sistem.
"Harus ada sub sistem lain seperti edukasi, pelatihan, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, keterlibatan pemda dan lainnya. Sistem harus diterima dan dimengerti oleh masyarakat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika