REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengatakan sebanyak lima bus tingkat masih belum dapat dioperasikan pada hari pertama uji coba penerapan kebijakan pelarangan sepeda motor.
Kelima bus tingkat yang dimaksud yaitu bus yang disumbangkan oleh Tahir Foundation kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (10/12) pekan lalu.
"Untuk sementara waktu, kami belum diizinkan untuk mengoperasikan lima bis tingkat yang sudah ada di depo, karena bus-bus tersebut belum menjalani proses uji tipe kendaraan," kata Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih di Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut Antonius Kosasih, saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sehingga proses uji tersebut cepat selesai dan bus dapat dioperasikan.
Selain bus tingkat, rencananya akan ada sejumlah armada bus lain yang akan dikerahkan dalam uji coba tersebut, diantaranya bus pariwisata yang dioperasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta UP bis sekolah di bawah koordinasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Kami mendukung penerapan kebijakan ini karena sejalan dengan persiapan kami untuk menyediakan layanan angkutan bus gratis di sepanjang kawasan yang diberlakukan sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP)," ujar Kosasih.
Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya akan membatasi sepeda motor yang melintas di Jalan MH Thamrin (Bundaran HI) hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Kebijakan tersebut mulai diuji coba dan disosialisasikan mulai hari Rabu. Sebagai kompensasi dari kebijakan itu, Pemprov DKI Jakarta menyediakan sejumlah armada bus Transjakarta gratis dan bus tingkat gratis di sepanjang jalur tersebut.
Sehingga, para pengendara motor dapat memarkirkan motornya di tempat-tempat parkir, kemudian lanjut menggunakan bus tingkat gratis untuk mencapai tempat yang dituju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
