REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra dinilai paling terbuka dalam memberikan informasi kepada publik. Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Abdulhamid Dipopramono mengatakan, penilaian keterbukaan informasi ini dilakukan terhadap badan publik dalam enam kategori.
Yakni kategori badan publik kementerian, badan publik badan/lembaga, badan publik provinsi, badan publik BUMN, badan publik partai politik nasional, dan badan publik perguruan tinggi negeri.
Ia mengatakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai realitas, KIP melakukan dua tahapan penilaian.
"Yakni penyebaran kuesioner penilaian mandiri ke seluruh badan publik dan visitasi ke seluruh badan publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar bersadarkan penilaian tahap satu," katanya di Istana Wakil Presiden, Jumat (12/12).
Dalam kategori politik, KIP pun memberikan kuesioner penilaian mandiri kepada 12 parpol. Namun, hanya empat parpol saja yang mengembalikan, yakni Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PAN.
Dari empat partai itu, Gerindra dinilai sebagai partai yang memberikan informasi paling terbuka kepada publik. Kemudian disusul oleh PKS, PKB, dan terakhir PAN.
Empat partai itu pun juga dinilai melalui dua tahap. Yakni penilaian mandiri dan verifikasi website serta visitasi. Sedangkan, dalam kategori kementerian, kementerian keuangan menjadi badan publik yang paling terbuka dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB) menduduki peringkat terakhir.
Untuk kategori badan/lembaga, KIP menilai Arsip Nasional sebagai lembaga paling transparan diikuti oleh BKKBN. Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berada di peringkat ketiga dan disusul oleh Mahkamah Konstitusi.
Kategori pemerintah provinsi, NTB menjadi yang paling terbuka dan diikuti oleh Aceh serta Kalimantan Timur. Sementara itu, untuk kategori BUMN, KIP menyebut PT Bio Farma menjadi badan publik yang paling transparan.
Setelah itu, diikuti oleh PT PLN dan PT Taspen serta PT Perusahaan Gas Negara. Untuk kategori perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia pun dinilai paling terbuka dalam memberikan informasi. Disusul oleh Universitas Brawijaya, dan IPB.
Pengharagaan ini diberikan oleh Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. JK mengatakan jika sebuah lembaga dinilai transparan, maka lembaga tersebut cenderung lebih bersih.
"Itulah artinya transparansi. Kalau transparan, maka dia cenderung bersih," katanya.