REPUBLIKA.CO.ID, BUSAN -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Indonesia dan Korea Selatan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang reformasi birokrasi terkait pelaksanaan "e-government" (e-gov).
"Melalui MoU ini kita akan mendapatkan keuntungan bagaimana mengintegrasikan e-gov," katanya di Pesawat Kepresidenan menjelang mendarat di Bandara Gimhae, Busan, Korea Selatan, Rabu (10/12).
Penandatanganan akan dilakukan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Menteri Keamanan Administrasi Publik Korea.
Yuddy mengatakan, Korea Selatan merupakan contoh terbaik dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Korea mampu mengintegrasikan e-government dan menjadi teladan banyak negara.
Menurut dia, dengan kerja sama tersebut, tidak hanya "transfer" pengetahuan yang akan diberikan, namun juga bagaimana membentuk sistemnya dan lingkungannya sesuai dengan agenda Presiden Jokowi.
Ia menambahkan, dalam pemerintahan ini, pihaknya menargetkan integrasi e government sembilan puluh persen selesai di awal 2019.
Integrasi e government tidak hanya pada kementerian/lembaga namun juga seluruh pemerintahan daerah. Dengan demikian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan transparan.
Sementara itu, Yuddy yang turut dalam rombongan Presiden Jokowi ke Korsel tersebut, akan menghadiri pertemuan tingkat menteri dialog ASEAN-Korea Selatan di Busan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika