REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Massa dari berbagai elemen buruh berdatangan ke Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangkaian aksi akbar yang dilaksanakan pada Rabu.
Di depan Istana, buruh melakukan orasi dan beberapa aksi teatrikal untuk menuntut kenaikan upah minimum, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. Buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja alih daya atau "outsourcing" khususnya di badan usaha milik negara (BUMN) dan kepastian jaminan pensiun.
Aksi buruh di depan Istana Presiden menyebabkan arus lalu lintas tersendat sehingga kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan pengguna kendaraan bermotor ke Jalan Juanda dan Jalan Medan Merdeka Timur.
Untuk mengamankan aksi buruh, TNI/Polri menerjunkan personel gabungan hingga 11.000 orang bersama dengan aparat sipil lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi akbar pada Rabu diikuti KSPI, KSPSI, KSBSI, SPN dan 41 federasi serikat pekerja lainnya dengan melibatkan sedikitnya 50 ribu buruh dari Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta.
Terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Said mengatakan hal itu membuat penderitaan buruh dan rakyat kecil kian bertambah. Apalagi, kenaikkan upah minimum di berbagai daerah yang persentase dan nomimal kenaikannya juga sangat?kecil.
"Ini sangat kami sayangkan dan kami kecam. Ini sudah tak lagi manusiawi," ujar Said Iqbal.
Tak hanya di Jakarta, Said mengatakan para buruh di berbagai daerah juga melakukan aksi yang sama dan dilakukan secara serentak di Indonesia. Puluhan ribu buruh lainnya di 12 provinsi akan melakukan aksi akbar di kantor gubernur masing-masing daerah.
"Setidaknya 150 kabupaten/kota basis industri dan jasa serta pergerakkan mahasiswa sudah siap bergerak sebagai sebuah respon dari kebijakan pemerintah baru yang belum dua bulan berkuasa tetapi telah? menyengsarakan rakyat dan kaum buruh," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika