REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG --- Anggota Komisi VII DPR sejak Senin (8/12) melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel). Di Palembang, para wakil rakyat yang membidangi energi tersebut bertemu Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki.
Para wakil rakyat yang dipimpin Mulyadi Wakil Ketua Komisi VII saat melakukan rapat kerja dengan Wagub Sumsel, selain membahas mengenai permasalahan mineral dan batu bara (Minerba) yang ada di Sumsel, juga mempertanyakan adanya proyek power plant atau pembangkit listrik di daerah ini yang mangkrak.
“Kami menemukan adanya sejumlah tender proyek pembangkit listrik yang terhenti pengerjaannnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan listrik yang terus meningkat,” kata Mulyadi kepada wartawan.
Wakil Gubernur Ishak Mekki kepada anggota Komisi VII mengungkapkan ada tujuh proyek pembangunan pembangkit yang proses tendernya masih terkendala. “Sekarang sudah ada lima proyek pembangkit yang dilakukan tender ulang,” katanya.
Menurut Mulyadi, sudah seharusnya persoalan yang menghambat proses investasi energi berupa pembangkit listrik dapat segera teratasi. Mandeknya proyek pembangkit listrik maka ancaman krisis energi akan selalu membayangi Provinsi Sumatera Selatan ke depan. “Kalau tidak ke sini, kami tidak tahu bahwa selama ini ada tujuh proyek PLTU yang tidak jalan,” katanya.
Mulyadi menjelaskan, dari ke tujuh proyek pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik 5.000 megawatt dan akan mampu mengatasi keterbatasan pasokan listrik di beberapa wilayah di Sumatera.
Terhadap proyek yang tidak jalan tersebut, Wagub Ishak Mekki memberi masukan kepada DPR agar pembangunan proyek PLTU sebaiknya ditunjuk langsung saja oleh negara dan tidak melalui proses tender. “Jika kembali ditenderkan, kami khawatir proyek tersebut akan tetap tidak jalan,” ujarnya.
Menanggapi masalah tersebut, Mulyadi mengatakan Komisi VII segera meminta penjelasan dari PT PLN. “Kita akan mengadakan rapat dengan direksi PT PLN,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika