REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Janji pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk menciptakan kedaulatan pangan ditagih konstituen. Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, mendesak agar pemerintahan Jokowi-JK segera melakukan pembenahan darurat pangan yang terjadi di negeri ini.

''Selama ini pemerintah tidak serius menegakkan pemenuhan hak atas pangan. Pilihan kebijakan yang ada selalu membuat kondisi pangan Indonesia terus memburuk. Padahal kedaulatan pangan adalah hal yang pernah dijanjikan oleh JKW-JK untuk mensejahterakan Indonesia,'' kata Tejo dalam keterangan tertulisnya kepada ROL di Jakarta, Selasa (9/12).

Tejo mengingatkan hal tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2014. Ia mengatakan, hak atas pangan merupakan hak dasar manusia. ''Kami meminta agar pemerintahan Jokowi/JK bisa segera memenuhi hak atas pangan dan segera memenuhi janjinya dalam Nawa Cita.''

Tejo melihat sejauh ini belum ada dokumen resmi (RPJMN) yang akan menjadi arah untuk pembangunan pemerintahan JKW-JK. Tetapi pernyataan yang pernah dikeluarkan Jokowi-JK dan langkah menteri-menterinya, kata dia, seharusnya bisa menjadi “petunjuk” apakah pemenuhan hak atas pangan bisa berjalan ke arah Kedaulatan Pangan.

''Swasembada pangan dalam 3 tahun itu pernah diucapkan oleh JKW-JK. Tetapi pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana caranya karena itu hal yang lebih penting,'' ujar pria yang sama-sama berstatus dengan Jokowi sebagai alumni UGM ini.

Lebih lanjut Tejo menilai hingga kini belum ada koordinasi antarkementerian untuk membenahi nasib petani gurem. Ia menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini sudah berusaha untuk membenahi nasib petani garam.

''Sayangnya hal tersebut belum mendapatkan dukungan yang cukup dari kementerian yang lain,'' katanya. ''Jadinya tentunya sudah seharusnya dipikirkan sejak awal peta jalan kedaulatan pangan Indonesia.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika