REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permintaan Amnesty Internasional yang memintanya membatalkan eksekusi mati pada lima terpidana akhir tahun ini. Jokowi mengatakan, hukuman tersebut harus tetap dijalankan.
"Itu hukum positif di Indonesia dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya semuanya harus menghargai bahwa semua negara itu mempunyai aturan sendiri-sendiri," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/12).
Sebelumnya, Amnesty Internasional meminta pemerintah Indonesia membatalkan rencana eksekusi mati terhadap lima terpidana, dua napi pidana umum dan tiga napi kasus narkotika. Direktur Riset Amnesty Internasional untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rupert Abbott mengatakan, Jokowi harus membatalkan eksekusi mati itu karena ia pernah berkomitmen untuk memperbaiki penghormatan atas hak asasi manusia.
"Hukuman mati tidak berhasil menjadi penghalang bagi pelaku kejahatan," kata Rupert.
Selain itu, pelaksanaan hukuman mati juga dikhawatirkan menghalangi upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
