REPUBLIKA.CO.ID,WONOSARI--Petani di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi karena hilang dari peredaran sejak musim tanam dimulai beberapa pekan terakhir.
Salah seorang petani warga Kecamatan Semin, Marwoko, di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan sejak beberapa pekan terakhir pupuk menghilang di pasaran.
Ia mengaku tidak mengetahui penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi itu.
"Sudah beberapa hari tidak ada di warung-warung yang menyediakan pupuk, terutama jenis urea," kata Marwoko.
Ia mengatakan sekarang memasuki masa pemupukan sehingga membutuhkan urea. Untuk sekali tanam, ia mengaku menghabiskan beberapa kilogram pupuk urea bersubsidi.
Setelah pupuk itu hilang di pasaran, dia mengaku bingung terkait pemupukan tanamannya.
"Padahal ini memasuki masa tanam, dan memerlukan pupuk," katanya.
Petani yang juga warga Playen, Mujiyono, mengakui hal serupa. Pupuk yang seharusnya mudah diperoleh, ternyata sejak beberap hari terakhir tidak ada.
"Kemungkinan karena meningkatnya kebutuhan petani sehingga menghilang," katanya.
Salah seorang petani di Karangmojo, Giyatno, mengatakan petani harus membeli pupuk di toko dengan harga yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp 150 ribu per sak.
"Seharusnya membeli melalui kelompok tapi sekarang sudah tidak ada," katanya.
Kesulitan itu menyebabkan dirinya khawatir jika tanaman yang berusia satu pekan tidak dipupuk akan menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal.
"Kalau tidak ada, pertumbuhan tanaman bisa terganggu. Hasilnya nanti tidak maksimal," katanya.
Dia berharap, kelangkaan pupuk bersubsidi segera teratasi dalam waktu dekat agar hasil pertanian bisa maksimal. "Saya berharap dari pihak terkait segera mengantisipasi," kata Giyatno.
Pada kesempatan terpisah, Anggota DPRD Gunung Kidul M. Dody Wijaya mengatakan seharusnya kelangkaan tidak terjadi. RDKK sudah diajukan oleh kelompok tani kepada pemerintah.
"Seharusnya tidak terjadi, dan perlu adanya perubahan tata kelola," katanya.
Ia menduga? kelangkaan pupuk karena adanya ulah oknum yang tidak bertanggungjawab dalam distribusi. Hal itu, perlu segera diatasi oleh pihak terkait.
"Jangan-jangan ada mafia pupuk. Kami secepatnya kami akan memanggil pihak terkait," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika