REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Organisasi perempuan yang fokus pada pergerakan perbaikan ekonomi perempuan akar rumput, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) ingin agar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Susana Yembise mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

“Perempuan, harus bisa ikut mengakses semua sumber daya di sekelilingnya tanpa batasan, termasuk akses ke sumber penghasilan dan sumber daya alam di lingkungannya,” ulas Ketua Dewan Pengurus Nasional HAPSARI Lely Zailani, Sabtu (6/12).

HAPSARI bersama-sama dengan Pusat Studi Wanita (PSW) dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, dan Institute for Research and Empowerment (IRE), juga menyerukan kepada pemerintah dan semua pihak untuk menghilangkan batasan-batasan akses ekonomi yang merugikan perempuan, khususnya perempuan di perdesaan dan daerah marjinal.

Yang terpenting, imbuh Lely, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan baik oleh pemerintah maupun swasta, termasuk bank dan sumber pembiayaan lain, harus mengakomodir kebutuhan ekonomi perempuan.

Menurut Lely, saat ini kebijakan ekonomi yang ada belum berpihak dan cenderung merugikan perempuan. Padahal, perempuan adalah penggerak utama perubahan di keluarga dan masyarakat.

“Perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi cenderung rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun psikologis meski sebenarnya peran mereka di lingkungan dan keluarga besar,” tambah Lely.

Berdiri tahun 1990, saat ini, HAPSARI beranggotakan 10 Serikat Perempuan Independen (SPI) di sembilan kabupaten dan lima provinsi di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika