REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan tiga kartu sakti, di antaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS) mengundang kritik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, KIS itu terlihat tumpang tindih dengan bertentangan dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, kegunaan keduanya itu tidak ada bedanya yang difungsikan sebagai layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kalaupun masih ada kekurangan terkait pelayanan BPJS Kesehatan, kata dia, idealnya dicarikan solusi untuk perbaikan. Sayangnya, lantaran sudah terlanjur janji ketika kampanye Pilpres 2014, akhirnya KIS dikeluarkan.
"Ngaco semua di situ, PBI (penerima bantuan iuran) diperbaiki saja agar melayani seluruh orang tak mampu. Ini membingungkan, ada dua kartu," kata Agus dalam diskusi, kemarin.
Menurut dia, KIS adalah salah satu program yang diambil berdasarkan keputusan politis. Adapun, BPJS Kesehatan merupakan produk hukum yang dibentuk berdasarkan keputusan matang, yang dibahas bersama antara pemerintah dan DPR.
"Ya mungkin programnya tak salah, tapi itu jadi ganjalan kabinet dalam bekerja. Orang bingung, politis," kata dosen Universitas Indonesia itu.
Dia mengingatkan, kalau KIS diteruskan maka konsekuensinya pihak lawan pemerintah memiliki amunisi kuat dalam mempertanyakan program kartu sakti. Pasalnya, anggaran KIS kalau diambil dari APBN maka hal itu akan menjadi pertanyaan anggota DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Itu lantaran alokasi dana di bidang kesehatan untuk masyarakat sudah dikelola BPJS Kesehatan.
"Kelompok sana dendam ke kelompok sini, (Jokowi) disikat habis nanti. Nanti malah mengacaukan data juga itu KIS," ujar Agus. "Ini lebih baik dibereskan saja pendataan data BPJS, bukan membuat kartu baru.
Agus juga mempertanyakan data penerima KIS yang digunakan pemerintah. "Itu kan ngaco. Sudahlah gabungkan saja, saya harap Jokowi tak teruskan KIS, itu jadi pekerjaan tak produktif."
Ikuti Whatsapp Channel Republika