REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Wacana Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia bukan menjadi refleksi utama keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap Palestina. Namun, ada hal yang lebih penting dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Pemerintah mesti mendorong tercapainya dan kukuhnya persatuan para elit Palestina, khususnya antara Hamas yang menguasai Jalur Gaza, dan kelompok Fatah yang menguasai Tepi Barat. Ini harus didorong sehingga tercapai pemerintahan persatuan," papar Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Hery Sucipto dikutip dari situs resmi Dewan Masjid Indonesia (DMI), Kamis (4/12).
Hery yang juga juru bicara DMI ini meminta pemerintah terus mendorong Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan. Serta menekan dunia internasional agar Israel menurunkan tensi ego politiknya yang kerap memicu buntunya proses perundingan damai.
"Itu pekerjaan rumah penting pemerintah sekarang karena bagian dari amanat konstitusi, yakni menciptakan perdamaian dunia. Tak perlu lah pemerintah mengurus hal-hal kecil yang hanya akan menimbulkan masalah baru," jelas dia.
Hery menilai, jika pemerintah mengakomodir usulan pembukaan perwakilan Hamas di Indonesia, justru akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya, dalam tata hubungan diplomatik, tidak ada dua perwakilan untuk negara yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
