REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyayangkan sikap elit Polri yang masih tergila-gila dengan penggunaan produk luar negeri. Menurutnya, Polri perlu mengubah orientasinya untuk menggunakan produk dalam negeri sehingga industri strategis dalam negeri bisa berkembang lebih pesat lagi.
"Pembelian produk luar negeri hanya menambah hutang pemerintah" kata Neta saat dihubungi Republika Online, Kamis (4/12).
Neta menyatakan, fakta ini terlihat dari Data Rencana Kebutuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri Tahun Anggaran 2015. Data tersebut mengungkapkan Polri akan membeli sejumlah peralatan dari luar negeri senilai 492 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,9 Triliun melalui proyek Kredit Ekspor (KE).
Ia menjelaskan, peralatan yang akan dibeli Polri dari luar negeri itu antara lain 28 unit Water Canon seharga 90 juta dolar AS, 14 unit Kapal Patroli Tipe B1 seharga 40 juta dolar AS. Selain itu, Polri juga merencanakan pembelian 11 unit Helikopter Ringan Double Engine senilai 132 juta dolar AS dan masih ada lainnya lagi.
Menurutnya pembelian peralatan Polri ke luar negeri melalui KE, hanya menambah beban hutang pemerintah sebesar 36,9 triliun. Sebenarnya, Meta melanjutkan, berbagai peralatan itu sudah bisa diproduksi di dalam negeri, seperti melalui PT Pindad, PT PAL, ataupun PT IPTN.
Besarnya hutang yang dibebankan Polri dari proyek ini sudah saatnya dievaluasi dan ditinjau ulang. Lebih lanjut Neta menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi dan mengaudit proyek pengadaan Polri, terutama yang dibiayai hutang luar negeri.
Selain itu, Neta menambahkan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga perlu mengingatkan agar elit-elit Polri lebih mengutamakan industri strategi dalam negeri untuk melengkapi peralatannya. Tujuannya, lanjut dia, agar industri dalam negeri berkembang, pemerintah tidak dibebani utang, dan proyek pengadaan di Polri tepat guna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
