REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) akan melayangkan surat somasi kepada Presiden Joko Widodo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Somasi tersebut terkait pembebasan bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto yang mereka nilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
KASUM menuntut presiden dan menkumham mencabut kembali pembebasan bersyarat Pollycarpus sekaligus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.
"Kami memberi waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah somasi ini kami sampaikan. Jika tidak dilaksanakan atau mengacuhkan somasi kami, maka kami akan menempuh jalur hukum," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Feby Yonesta, Rabu (3/12).
Feby mengatakan, pembebasan bersyarat Pollycarpus menyakiti rasa keadilan masyarakat dan mengganggu kepentingan publik. "Padahal dalam putusan MA menyebutkan bahwa perbuatannya adalah perbuatan keji dan memalukan di mata dunia," katanya.
Selain itu pembebasan bertentangan dengan prinsip pembebasan bersyarat. Seharusnya, negara meninjau apakah pemebebasan ini bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.
"Negara ini punya kewenangan untuk mencabut kembali keputusan itu, seharusnya mereka bisa jika mempunyai komitmen kuat untuk menyelesaikan kasus HAM ini," ungkapnya.
Sementara Sekretaris Eksekutif KASUM M. Choirul Anam menganggap somasi ini bukan hanya bersinggungan terkait masalah hukum, tetapi juga terkait masalah politik.
"Ini juga termasuk teguran politik bagi Presiden Jokowi yang mempunyai nawacita masalah HAM," katanya.
Jadi, lanjut Anam, KASUM mengingatkan Jokowi dengan apa yang sudah dia janjikan pada masa kampanyenya dulu. "Kalau tidak ada respons, ini akan menjadi sinyal buruk bagi penegakan hukum khususnya pelanggaran HAM," ungkapnya.
Surat somasi akan dilayangkan esok, Kamis (4/12). "Kami akan memberikan ini bersamaan dengan aksi kamisan yang rutin digelar didepan istana presiden," kata Anam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
