Rabu 03 Dec 2014 11:51 WIB

Tolak Hamas, Netizen Anggap Jokowi Lupa Janji

Salah satu postingan di twitter yang mengkritik sikap pemerintah menolak pendirian kantor Hamas
Foto: twitter
Salah satu postingan di twitter yang mengkritik sikap pemerintah menolak pendirian kantor Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengguna twitter mengkritik keputusan Pemerintah Joko Widodo yang menolak Hamas mendirikan kantor di Indonesia. Netizen menilai Jokowi sudah lupa akan janjinya dalam mendukung upaya kemerdekaan Palestina.

Para pengguna twitter menyampaikan tanggapannya dengan menggunakan Tagar #Tolak Hamas. Hal tersebut membuat Tagar Tolak Hamas langsung melejit dan menjadi trendic topic meski belum bisa menggusur Tagar #BukanUrusanSaya, yang juga dibuat sebagai sebuak kritik atas sikap Presiden Jokowi.

Sebagian besar Netizen menilai Presiden Jokowi telah lupa akan janji kampanyenya. Sebab saat debat presiden pada Pilpres lalu, Jokowi dengan tegas akan mendukung penuh upaya Palestina meraih kemerdekaan.

"Dulu jualan Palestina pas pilpres murni utk pencitraan" ujar pengguna twitter berakun ‏@SangPemburu.

"trbukti bela plestina didebat capres hnya OMDO," tulis pengguna twitter berakun @equa_nimity

Selain itu, ada juga netizen yang menyayangkan sikap Presiden Jokowi karena tidak mau berkonsultasi dengan DPR terkait hal ini. Sebab seperti diiketahui, DPR menyambut baik keingian Hamas membuka kantor di Indonesia.

"Hrsnya dibicarain dg wakil rky lebih dulu bukan main tolak" tulis  ‏@suhartono99.

Sebagian besar netizen juga mengkritik sikap PDIP yang mendukung keputusan pemerintah menolak Hamas membuka kantor di Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menolak rencana Hamas untuk mendirikan kantor di Indonesia. Penolakan itu disampaikan oleh Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi. "Kami menolak pembukaan kantor Hamas. Kan sudah ada Kedutaan Palestina," katanya, Senin (1/11).

Seperti diketahui, kantor Hamas sudah didirikan di berbagai negara termasuk eropa. Sejumlah negara tersebut diantaranya Rusia, Jerman, Lebanon, Pakistan, Qatar, dan Malaysia.

Tindakan pemerintah Jokowi pun bertolak belakang dengan sikap DPR RI yang menyambut hangat rencana pembukaan kantor tersebut. Pada tanggal 28 November pekan lalu, Setya Novanto menerima kunjungan Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad.

Dalam pertemuan tersebut Novanto menyampaikan dukungannya atas rencana pendirian Kantor Hamas di Indonesia. Hal senada diungkapkan Mahfudz Siddiq Komisi I DPR. Ia berpendapat bahwa pembukaan Kantor Hamas adalah salah satu upaya mendukung kemerdekaan Palestina.

Oleh itu rencana Hamas membuka kantor cabang di negeri ini perlu direalisasikan. Mengingat Palestina telah turut aktif dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan NKRI. Menjadi hal yang wajar jika Indonesia melakukan tindakan yang sama. Mendukung kemerdekaan Palestina.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement