REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait rencana penerapan tindakan tegas oleh pemerintah terhadap pelaku ilegal fishing, TNI bakal segera mempersiapkan rencana dan melakukan eksekusi atas penenggelaman kapal pelaku ilegal fishing itu. Namun, rencana ini diharapkan bisa diikuti dengan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal armada Angkatan Laut.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, pihaknya telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan rencana tersebut. Selain itu sudah ada peningkatan patroli, yang biasa dilakukan Komando Armada Barat dan Timur Angkatan Laut. Patroli-patroli itu ditingkatkan terutama seiring dengan perkembangan-perkembangan kondisi keamanan di wilayah-wilayah tertentu di perairan Indonesia.
Untuk itu, Moeldoko telah menginstruksikan KSAL Laksamana TNI Marsetio untuk mempersiapkan rencana terperinci soal penenggelaman kapal itu. ''Eksekusi (penenggelaman kapal) akan kami lakukan. Patroli-patroli di lokus atau wilayah-wilayah tertentu juga sudah ditingkatkan,'' tutur Moeldoko usai peringatan HUT Korpri ke-43 di Mabes TNI, Cilangkap, Senin (1/12).
Sebelumnya, pemerintah Indonesia memang telah melakukan penangkapan sejumlah kapal pelaku ilegal fishing di perairan timur Indonesia, tepatnya di perairan Kalimantan. Tercatat, lima kapal asal Thailand dan satu asal Vietnam. Setidaknya ratusan orang diamankan dalam penangkapan itu.
Sayangnya, Moeldoko enggan memberikan keterangan secara pasti kapan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal-kapal tersebut bakal dilakukan. Kendati begitu, Moeldoko kembali mengingatkan adanya potensi kecaman dunia internasional soal rencana tindakan tersebut.
''Akan tetapi di satu sisi, kami harus bisa menindak tegas pelaku ilegal fishing dan memahami psikologis internasional agar semua dilakukan dengan baik. Pernyataan Presiden tentang tindakan terhadap ilegal fishing sudah cukup, tinggal eksekusinya saja,'' tutur Moeldoko.
Kendati begitu, lanjut Moeldoko, masih ada kendala dalam hal rencana penerapan tindakan tegas tersebut. Moeldoko mengakui, armada kapal yang dimiliki Angkatan Laut yaitu mencapai 159 kapal memang sudah cukup memadai. Tapi, persoalan utamanya adalah pemenuhan bahan bakar yang dibutuhkan, baru tersedia 27 persen dari total kebutuhan TNI AL.
''Tetapi kami memahami keterbatasan itu, yang penting ada kemauan pemerintah untuk memenuhi hal itu dan sudah ada kesepakatan soal itu,'' tutur Jenderal bintang empat tersebut.
Sementara hal ini juga diakui Laksamana TNI Marsetio. Menurutnya, jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka kapal-kapal Angkatan Laut bisa bergerak bebas dalam mengamankan dan melakukan penindakan kapal-kapal pelaku ilegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Marsetio menambahkan, pemerintah pun berkomitmen untuk menambah pasokan bahan bakar kapal tersebut melalui mekanisme penambahan anggaran, tepatnya pada tahun anggaran 2015 mendatang. Marsetio pun mengungkapkan, paling tidak dalam setahun pihaknya membutuhkan bahan bakar minyak mencapai 5,6 juta kilo liter.
''Jika itu sudah terpenuhi, kami bisa kemana-mana. Pada tahun 2015 ini rencanaya akan segera terpenuhi,'' tutur Marsetio setelah menerima dan menandatangani MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Mabes AL, Cilangkap, Senin (1/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika