REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) menolak keras pembentukan presidium penyelamat partai yang digawangi Agung Laksono cs. Sikap itu disampaikan Ical dalam pidato pembukaan acara munas IX di Nusa Dua. 

"Itu (presidium) adalah sebuah kudeta yang bersifat inkonsitusional," kata Ical di Hotel Westin Nusa Dua Bali, Ahad (30/11) malam.

Seluruh anggota presidium yang terdiri dari Agung Laksono, Agun Gunandjar, Priyo Budi Santoso, dan lain-lain diminta kembali pada aturan main partai. Ical mengatakan aspirasi mereka harus diwujudkan secara konstitusional. 

Bukan dengan keputusan sepihak yang melibat segilintir orang dan diwarnai aksi kekerasan serta intimidasi. "Saya minta mereka kembali ke bawah beringin yang teduh," ujar Ical.

Ical mengatakan, tak bisa mengabulkan desakan presidium agar munas diselenggarakan Januari 2015. Sebab penyelenggaran munas di Bali saat ini merupakan hasil keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar di Yogyakarta  "Kalau saya mengikuti desakan Agung dan kelompoknya, saya bisa menjadi pemimpin otoriter," ujar Ical.

Selain itu, kata dia, keputusan rapimnas agar munas diselenggarakan di Bali juga diikuti oleh elite partai yang kini tergabung dalam presidium penyelamat. 

Ical mengatakan, mestinya penolakan mereka disampaikan saat rapimnas digelar. "Tidak ada satu pun menyatakan protes. Artinya keputusan rapimnas itu bersifat sah dan mengikat kita semua," kata Ical. 

Ical juga mengaku sedih dengan aksi kekerasan yang dilakukan mantan ketua DPP Golkar dan mantan ketua AMPG, Yorrys Raweyai. Menurut Ical aksi kekerasan yang dilakukan Yorrys di kantor DPP Golkar beberapa waktu lalu malah menjauhkannya dari niat baik memperbaiki Golkar. "Saya sedih melihat saudara Yorrys," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika