REPUBLIKA.CO.ID, Banjarmasin, 29/11 (Antara) - Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyatakan hubungan antara legislatif dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah membaik.

"Karena itu, mengenai larangan bagi menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk menghadiri rapat-rapat di DPR-RI, hal tersebut sudah tidak berlaku," katanya, Sabtu.

Menurut politisi PKS asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, Pemerintahan Presiden Jokowi sudah menyadari pentingnya hubungan kerja yang baik dengan DPR-RI.

"Apalagi tujuan kita bersama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, yang antara lain melalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pembiayaan," ujarnya, didampingi Ketua DPW PKS Kalsel Ibnu Sina.

Ia menyatakan bahwa masa lalu biar belalu, tapi bagaimana ke depan menyamakan persepsi untuk bersama-sama membangun dan menata negara dan Bangsa Indonesia lebih maju lagi. "Artinya segala perbedaan pendapat masa lalu, hanya sebagai catatan untuk kita perbaiki bersama, seperti perbaikan terhadap kehidupan rakyat Indonesia," demikian Fahri Hamzah.

Kedatangan Fakhri Hamzah ke Kalsel bersama sejumlah fungsionaris PKS tingkat pusat, di antaranya Ketua Fraksi PKS DPR-RI, untuk pencerahan para kader parpol tersebut di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika