REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para pejabatnya untuk menyajikan makanan jajanan lokal di setiap pertemuan.
Presiden Jokowi, juga melarang para pejabatnya untuk mengadakan pesta-pesta mewah apalagi menyajikan makanan mewah dengan tarif selangit.
Dilansir dari The Guardian, Sabtu (29/11) makanan ringan seperti singkong, jagung dan ubi kukus kue harus disajikan pada pertemuan resmi. Sedangkan untuk jumlah tamu yang diundang ke acara birokrasi tak boleh lebih dari 400 orang.
"Presiden memerintahkan para pejabat untuk menghentikan segala sesuatu yang berlebihan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi.
Menurutnya, para pejabat yang rakus, berisiko terkena kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Untuk itu, lanjutnya, lebih baik membeli makanan ringan dari lokal. Selain untuk kesehatan, juga lebih membantu petani Indonesia.
Chrisnandi mengatakan, aturan tentang makanan lokal ini, akan diterapkan di semua kementerian dan kantor-kantor pemerintah mulai 1 Desember mendatang. Mereka yang melanggar, katanya, akan menghadapi sanksi seperti penurunan pangkat atau penundaan pembayaran bonus.
Pihak Kementerian Energi, yang sedang berusaha untuk membersihkan citranya menyusul munculnya sejumlah skandal korupsi baru-baru ini, telah mengirimkan daftar makanan yang diperkenankan. Juga sejumlah sajian minuman seperti kopi, teh dan air mineral.
Sedangkan larangan untuk mengadakan jamuan mewah, akan dimulai awal tahun depan. Jamuan mewah ini, juga merunjuk pada acara pribadi yang dihelat oleh para pejabat.
Chrisnandi menjelaskan, larangan ini, untuk menghilangkan adanya kesan ketidaksetaraan atau kesenjangan. "Ada pejabat tinggi pemerintah yang mengorganisir pernikahan untuk anak-anak mereka, mengundang ribuan tamu, menyebabkan kemacetan lalu lintas," ujarnya.
Larangan ini seperti yang telah digemakan oleh Cina. Pemimpin Xi Jinping yang berkuasa sejak akhir 2012 selalu berusaha menekan angka korupsi. Salah satu cara yang dilakukan negara tirai bambu ini dengan melarang para pejabatnya pengadakan pesta dengan mewah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika