REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Calon ketua umum  Partai Golkar Zainudin Amali mengaku tidak nyaman dengan munculmya istilah munas tandingan di tengah konflik internal Partai Golkar. Zainudin menilai, pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar mulanya hanya bertujuan untuk menjamin demokratisasi di tubuh partai beringin, bukan untuk memecah belah partai.

"Kami bentuk presidium ini guna menjamin ada proses yg demokratis dalam munas. Kami tidak menginginkan munas tandingan. Munas ya hanya satu dan Golkar tetap satu. Untuk itu, diperlukan munas yang demokratis," kata Zainudin melalui akun twitternya, Kamis (27/11) malam.

Zainudin berpendapat denga nama munas tandingan, artinya sudah terjadi pengkotak-kotakan kelompok di dalam partai, yang berujung pada perpecahan yang semakin meluas. Saat ini, Zainudin  mengakui Partai Golkar masih milik seluruh kader karena berstatus sebagai partai kader. Ia menilai demokratisasi di tubuh Golkar adalah hal yang mutlak.

Zainudin juga mengecam adanya segelintir pihak yang memaksakan kehendaknya untuk memanfaatkan Partai Golkar guna kepentingan sepihak. "Karena kami sadar, partai ini milik semua kader. Sebaliknya, bila ada yang tidak mendengar suara kader, memaksakan kehendak, maka merekalah yg berpikir Golkar ini hanya punya mereka," ucap Zainudin.

Saat ini DPP yang dipimpin Aburizal Bakrie akan menyelenggarakan Munas IX di Nusa Dua Bali 30 November sampai 3 Desember mendatang. Sedangkan Presidium Penyelamat Partai menganggap Munas IX di Bali adalah Ilegal. Presidium penmyelamat yang dipimpin Agung Laksono menegaskan Munas IX akan dilaksanakan di Jakarta pada Januari 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika