REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana, menyatakan Menkopolhukam, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, ‘dikepret’ oleh aparat keamanan disana.
Disaat menkopolhukam menyatakan kalau munas Golkar diselenggarakan di Bali akan mengancam keamanan, Kapolda Bali justru menegaskan siap mengamankan acara tersebut. “Habis sudah. Dikepret itu menkopolhukam,” ujar Tjipta saat diwawancarai stasiun TV swasta, kamis (27/11).
Dia menyatakan namanya orang berkomunikasi itu harus berkredibilitas, apalagi seorang pejabat. Namun sayangnya, apa yang diutarakan menkopolhukam sama sekali tidak kredibel. “Bohong itu,” imbuhnya. Seharusnya menkopolhukam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah disana. Bisa ditanyakan dulu bagaimana kondisi keamanan disana. Kemungkinan dilaksanakannya munas Golkar bagaimana. “Ini tidak. Langsung ngomong saja,” paparnya.
Pernyataan menkopolhukam bahwa penyelenggaraan Munas Golkar di Bali mengancam keamanan, pariwisata, sehingga nanti Bali diberikan travel warning, sangatlah jauh, bahkan mengada-ada. “Seorang pemimpin harus hati-hati bicara,” tegasnya. Kalau tidak, akan jatuh kredibilitasnya.
Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto memberikan saran kepada Partai Golkar. Menurutnya, sebaiknya Golkar memilih tempat lain jika tetap ingin menggelar munas pada 30 November mendatang.
Karena bila di Bali, ia mengaku khawatir dapat memicu kerusuhan dan merusak citra Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia.n"Kalau mau melaksanakan di tempat yang sepi, ya silakan. Tapi siapa yang mau tanggung jawab?" kata Tedjo di kantornya di Jakarta, Rabu (26/11).
Namun, Tedjo menampik telah melarang pelaksanaan munas Golkar di Bali. Sebagai menko polhukam, ia hanya memberi saran untuk agar dapat mencegah terjadinya kerusuhan massa. Ia pun menyayangkan adanya kesalahpahaman dari pernyataan pers yang ia keluarkan sore kemarin setelah terjadi bentrok di DPP Partai Golkar.
"Kalau saya tidak mengingatkan salah juga. Kalau mengingatkan kok dianggap bersalah juga. Di mana saya mengtakan saya melarang? Saya hanya mengingatkan, mengimbau dan menyarankan. Itu adalah tugas saya," ujar mantan politikus Partai Nasdem itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika