REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Presiden Jusuf Kalla tak merestui digelarnya musyawarah nasional (munas) Golkar pada 30 November mendatang. Menurutnya, munas digelar hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
"Diusahakan kita minta agar itu bisa diberikan waktu, jangan sekarang tanggal 30, karena tidak mudah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (26/11).
Meskipun begitu, lanjutnya, penetapan-penetapan digelarnya munas harus tetap dibahas kembali.
Jusuf Kalla pun menyebut munas Golkar tandingan yang akan disiapkan oleh Ketua Presidium Penyelamatan Partai Golkar disebabkan karena kurangnya kepercayaan.
"Tentang suatu munas tandingan, tentu itu efek daripada kurang kepercayaan, dan itu kita pahami dulu. Namun Golkar harus tetap bersatu,"
Menurutnya, jika Partai Golkar benar-benar pecah, maka juga dapat membahayakan situasi politik dalam negeri saat ini. JK pun meminta agar proses pemilihan ketua umum dapat berjalan secara demokratis, transparan, sesuai dengan AD/ART, serta calon ketum harus terbuka untuk siapa saja.
"Dengan cara sistem pemilihannya yang katakanlah harus dengan voting yang tertutup, apapun caranya, kapanpun. Tentu saya suruh bicara tadi Ical (Aburizal Bakrie), panjang lebar, bahwa harus dia menjamin itu terjadi," jelas JK.
Selain itu, JK juga berharap terdapat jalan tengah untuk menyelesaikan kisruh dalam partai ini dengan saling mengakomodasi keinginan kedua belah pihak. JK juga menyatakan telah melakukan pembicaraan baik dengan Ical dan Agung Laksono membahas kisruh dalam tubuh partai ini.
"Sudah. Tapi ya tentu lagi dicari solusi yang baiknya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika