REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad mewanti-wanti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno untuk tidak mengintervensi urusan internal Golkar.

Tedjo diminta menarik pernyataan yang memerintahkan polri tidak mengizinkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (munas) Golkar ke IX di Bali. "Saya mohon pemerintah tidak mengintervensi masalah internal. Kalau diintervensi berakibat negatif. Kami mohon dapat ditarik statement tersebut," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/11).

Fadel menilai pernyataan Tedjo bertendensi politik. Sebab sebelum menjadi menkopolhukam, Tedjo merupakan kader dan pengurus Partai Nasdem. "Nasdem kita tahu semua pecahan dari Golkar. Ini ada permainan politik," ujarnya.

Larangan Tedjo kepada polri soal izin penyelenggaraan munas di Bali tidak mencerminkan sikap negarawan. Sebab, kata Fadel, DPP Golkar sudah mendapat izin dari Kapolda Bali untuk menyelenggarakan munas. Kapolda Bali sudah memastikan penyelenggaraan munas akan berlangsung aman.

"Saya diberi instruksi ketum mengurus di Bali, kapolda bilang kondusif kami dapat izin dari kapolri," katanya.

Sebelumnya Tedjo meminta jajaran kepolisian agar tidak memberi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar di Bali. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar dan membuat citra buruk Indonesia di mata internasional.

Terlebih, acara Munas itu bakal digelar pada akhir tahun dan dilaksanakan di Bali, salah satu lokasi kunjungan wisata di Indonesia. ''Akhir tahun itu adalah puncaknya wisatawan datang ke Bali, nanti malah akan memberikan citra buruk ke dunia internasional. Khawatir akan ada travel warning, kan Indonesia yang rugi,'' kata Tedjo kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (25/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika