REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun, untuk membangunan ketahanan pangan. Selama lima tahun ke depan, anggaran sebesar ini mengucur Rp 300 miliar per tahun.

Kepala Bappeda Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan Lampung menjadi lumbung pangan terbesar secara nasional, sehingga perlu dilakukan perbaikan infrastruktur pertanian dan perkebunannya.

"Untuk membangun ketahanan pangan, butuh anggaran Rp 1,5 triliun pada lima tahun ke depan," kata Fahrizal di Bandar Lampung, Senin (24/11).

Ia mengatakan sebagai produsen pertanian beras, gula, dan jagung, perlu peningkatan produksi dengan memperbaiki saluran irigasi, menambah sawah baru, dan perbaikan fasilitas penyediaan pupuk, benih, dan sarana produksi pertanian.

Saat ini, ia mengungkapkan, Lampung mampu memproduksi 3,2 juta ton gabah kering giling (GKG), dan surplus 700 ribu ton lebih GKG. "Ke depan kami akan targetkan produksinya 3,9 juta ton," katanya.

Ke depan, pemprov sudah melakukan pendekatan dengan Kementan dan Kemen PU, untuk mendukung program katahanan pangan di Lampung.

Menurut dia, perbaikan yang dilakukan rehabilitasi infrastruktur irigasi atau pengairan sawah, pembukaan sawah baru, distribusi pupuk, benih, dan sarana produksi pertanian, termasuk penyuluhan kepada petani.

"Bila kondisi tersebut berhasil dilakukan, makan target produksi GKG melebihi empat juta ton," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika