REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Jokowi baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Presiden RI ketujuh ini melarang menterinya menghadiri rapat di DPR. Sebabnya, DPR masih kisruh sehingga dikhawatirkan akan semakin membingungkan

Seluruh menteri dalam kabinetnya dilarang menghadiri rapat di DPR. Saat di istana Bogor, Senin (24/11), Jokowi menegaskan hal tersebut. "Kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru,” ujar Jokowi. Pihaknya menegaskan DPR harus solid dan rampung terlebih dahulu. Baru kemudian rapat konsultasi dan dengar pendapat dengan menteri-menteri bisa dilaksanakan.

Selain itu, Jokowi juga menunjukkan keraguannya akan panggilan ke DPR yang dianggapnya tidak berguna. "Baru sebulan kerja dipanggil-panggil. Apa sih?," ucap Jokowi.

Jika konflik di DPR sudah selesai. Tidak adalagi kubu-kubuan. Kemudian mereka satu gerakan dan langkah dalam menjalankan fungsinya, maka barulah rapat dengan menteri – menteri bisa dilaksanakan. "Kan juga baru kerja sebulan, dipanggil-panggil apanya? (yang mau ditanya)," ujar Jokowi.

Sebelumnya, beredar surat dari Sekretariat Kabinet bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya tidak hadir dalam pertemuan dengan DPR sampai masalah di internal DPR selesai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika