REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menggeliatkan program-program pro rakyat perlu didukung. Namun, mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan dikemudian hari, meski itu hak preogatif presiden.

Hal ini diungkap Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, Ahad (23/11). "Ada sejumlah kebijakan yang tidak dijelaskan arah dan tujuannya. Semisal saja, kenapa ristek dan dikti digabung atau dikdasmen dan dikti dipisah, Lingkungan Hidup dan Kementrian Perhutanan digabung, kementrian ESDM tergabung dalam menko maritim, dan sebagainya, yang masih menyisakan pertanyaan," kata dia, Ahad (23/11).

Ini belum termasuk, kata dia, pertanyaan kemunculan secara tiba-tiba berbagai macam kartu yang belum dijelaskan secara komprehensif darimana dana program tersebut diambil dan untuk apa. ”Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu? Dari mana anggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai konpensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya, semua ini harus dijelaskan kepada publik,” tambahnya.

Hal serupa juga terkait kenaikan harga BBM bersubsidi .Saat ini, rakyat belum siap karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG). Ada kesan kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan dampak yang ditimbulkannya.

Menurut Khaeron, sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan pula akan menurunkan daya beli masyarakat. “Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya," ucapnya.

Juga harus ada penjelasan yang utuh atas hal ini yang sesuai dengan perundang-undangan agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan. "Lebih jauh sebaiknya pengurangan subsidi BBM di bicarakan dulu dengan DPR agar kenaikan harga dan perlindungan sosialnya, serta arah penggunaan penghematanya bisa diputuskan secara legitimit,”ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika