REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar Agun Gunandjar sebelumnya pernah memunculkan wacana untuk membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tandingan.
Agun menyatakan akan melihat dulu perkembangan dari Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX sebelum menentukan kelanjutan DPP tandingan ini.
Agun menjelaskan, jika nanti terlihat ada indikasi bahwa DPP berat sebelah dan lebih condong untuk memuluskan kepentingan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, maka DPP tandingan akan dimunculkan. Pasalnya, sejauh ini Agun melihat yang dilakukan oleh DPP sejauh ini tidak demokratis dan terkesan 'diatur' oleh segelintir pihak.
"Kalau dia masih melakukan cara-cara yang tidak demokratis, ya kita bikin DPP tandingan," terang Agun, Ahad (23/11).
Agun juga menyatakan sudah mendiskusikan perihal DPP tandingan ini dengan para bakal calon ketua umum (caketum) lain, yaitu Agung Laksono, Erlangga Hartarto, Mohammad Soleman Hidayat, Zainuddin Amali, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Jika hasil Munas Golkar IX nanti dinilai tidak demokratis dan DPP tandingan jadi dibentuk, Agun menyatakan ketujuh bakal caketum tersebut akan turut bergabung. "Dan juga bersama dengan inisiator gerakan yang dipimpin oleh saya," jelas Agun.
Adanya DPP tandingan diakui oleh Agun beresiko terhadap terjadinya perpecahan partai, dan bahkan pembentukkan partai baru. Akan tetapi, Agun tidak khawatir jika DPP tandingan memang harus dibentuk nantinya, untuk menjaga ideologi partai agar terlindung dari kepentingan-kepentingan sekelompok orang.
"Untuk kebenaran, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Resiko harus siap kita hadapi," ujar Agun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
