REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah daerah untuk adil dalam pengusulan anggaran. Sehingga pembangunan bisa merata ke seluruh desa.
"Dalam usulan di APBD 2015, jangan sampai ada desa yang terabaikan dari pembangunan. Setidaknya ada beberapa program yang harus diakomodasi di 2015 itu," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Parimus di Sampit, Sabtu (22/11).
Banyak usulan disampaikan masyarakat terkait keterbatasan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya di desa mereka. Usulan yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan mau pun disampaikan dewan harus diakomodasi.
Terbatasnya anggaran diakui memang menjadi kendala. Namun, pemerintah daerah harus menerapkan skala prioritas secara adil. Sehingga seluruh desa tersentuh program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya.
Ia menjelaskan, pola pembangunan dimulai dari desa, sudah seharusnya diterapkan sejak dulu. Potensi daerah ada di desa, namun masalah sosial seperti kemiskinan juga banyak ditemukan di desa. Sehingga sudah seharusnya program pembangunan lebih diarahkan ke pedesaan.
"Pembangunan saat ini sudah saatnya mengarah ke desa dan kelurahan karena di situlah terlihat kesuksesan pemerintah daerah melaksanakan program pembangunannya secara keseluruhan," ujar Ketua DPC Demokrat Kotawaringin Timur itu.
Parimus berharap, pemerintahan Bupati H Supian Hadi dan wakilnya lebih berkonsentrasi membangun desa di sisa akhir masa jabatan ini. Terobosan harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
"Kalau kita berbicara keterbatasan anggaran, tentu anggaran sangat terbatas. Tapi, justru di sinilah dituntut kebijaksanaan pemerintah daerah dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam menerapkan skala prioritas pembangunan daerah," kata Parimus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
