Kamis 20 Nov 2014 14:36 WIB
Buku putih PDIP

Buku Putih PDIP Berubah Judul

Rep: c08/ Red: Esthi Maharani
Puan Maharani menunjukkan Buku Putih PDIP berisi penolakan kenaikan BBM.
Puan Maharani menunjukkan Buku Putih PDIP berisi penolakan kenaikan BBM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buku putih PDIP tentang BBM akan segera rampung. Namun, isinya berubah dari beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya, buku putih berisi tentang penolakan kenaikan harga BBM pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang, buku putih itu memuat alasan pemerintah menaikan harga BBM.

Pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan DPP PDIP sudah menginstruksikan kepada anggota Fraksi PDIP di parlemen untuk segera merampungkan buku putih mengenai alasan kenaikan BBM.

Menurut Hasto, buku putih tersebut sangat perlu dikeluarkan agar kader dapat memahami dan memberi penjelasan mengenai alasan-alasan dari pemerintahan Joko Widodo mencabut subsidi BBM.

"Kita sudah membahasnya di rapat DPP minggu lalu dan Ibu Megawati sebagai ketua umum sudah instruksikan kepada fraksi PDIP di parlemen untuk segera terbitkan buku putih," kata Hasto di Jakarta, Kamis (20/11).

Hasto belum dapat memastikan kapan buku putih tersebut akan dikeluarkan. Namun ia menyebut, akan memberikan perkembangannya setelah dilakukan rapat di DPP. Barulah setelah itu ada kepastian dan akan segera disebarkan kepada kader-kader PDIP di daerah yang menjadi anggota DPRD dan kepala daerah.

Tujuannnya kata Hasto untuk membantu mensosialisasikan kepada rakyat perihal alasan kebijakan Jokowi yang dianggap tidak populer untuk saat ini.

Hasto berharap agar semua kader PDIP dan juga partai-partai pendukung Jokowi-JK untuk merapatkan barisan mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam pencabutan subdisi ini.

Menurut Hasto, kebijakan yang diambil Jokowi di awal pemerintahannya ini bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, namun juga untuk memikirkan perekonomian Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang.

"Khusus untuk kader PDIP kita ada garis disiplin yang menharuskan menaati kebijakan DPP. Kita harap seluruh kader memahami kebijakan yang diambil Pak Jokowi," ujar Hasto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement