REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deretan karangan bunga terlihat menghiasi sudut-sudut gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/11). Di dalam aneka ragam karangan bunga itu terlihat satu tulisan yang sama. Tulisan itu adalah ‘Selamat Atas Pelantikan Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta’.
Pasukan keamanan yang tergabung dari Polda Metro Jaya serta Polres Jakarta Pusat telah tampak berjaga di sekitar Balai Kota sejak pagi hari. Pasukan anti teror (Gegana) bahkan juga telah sempat mengabadikan gambar bersama dengan orang nomor satu di DKI itu sebelum bertugas. Nantinya, mereka juga dikerahkan di sekitar Istana Kepresidenan untuk melakukan pengamanan selama pelantikan berlangsung.
Sekitar pukul 13.56, Basuki atau yang akrab disapa Ahok dan keluarga tampak bersiap meninggalkan Balai Kota. Ia beserta istri dan tiga anaknya, dan beberapa keluarga terdekat bersama-sama menuju kendaraan untuk pergi ke Istana Kepresidenan. Sesaat, wajah pria berusia 48 tahun itu terlihat tegang menjelang keberangakatan dirinya untuk disumpah.
“Gak aku gak tegang kok biasa aja,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (19/11).
Usai resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, pria berusia 48 tahun itu datang kembali ke Balai Kota. Disana, Ahok sudah disambut oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta juga sejumlah jajaran direksi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
Baik SKPD, direksi BUMD, dan pegawai-pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalami Ahok beserta istri, Veronica Tan. Tidak hanya menyalami, beberapa diantara mereka juga meminta foto bersama dengan Basuki.
"Selamat Pak Ahok, foto dulu ya sebentar," ujar beberapa SKPD dan direksi BUMD yang menyalami mantan Bupati Belitung Timur itu secara bergantian.
Langkah mantan politisi Gerindra ini menjadi orang nomor satu di DKI memang terbilang tidak mudah. Sebelum pelatikan ini berlangsung, tidak sedikit dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menentang pelantikan Ahok. Perdebatan terus terjadi, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan untuk menyelenggarakan paripurna mengumumkan Ahok sebagai gubernur definitif. Hal ini dilakukan berdasar surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Tidak hanya itu, penolakan terhadap Ahok juga terjadi dari kalangan organisasi masyarakat (ormas) di Ibu Kota. Salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI) yang tidak menginginkan Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok dengan alasan latar belakang yang dimilikinya tidak sesuai dengan mayoritas penduduk DKI yaitu Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
