REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal pemalsuan KTP elektronik (KTP-el). Dia memastikan keaslian kepingan KTP-el yang sudah dicetak dan dipegang sebagai identitas kependudukan masyarakat.
"Itu blangkonya yang palsu, blangko kosong. Saya sudah lihat," kata Irman di kantor Direktorat Jenderal Dukcapil, Kalibata, Jakarta, Rabu (19/11).
Namun, blanko kosong palsu menurutnya tidak akan bisa dicetak menjadi KTP-el. Sistem elektronik yang dibangun dalam pengembangan program KTP-el, kata dia, sudah dirancang untuk menolak blangko palsu.
"Kalau blangko yang kosong belum ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kalau KTP elektronik yang palsu rasanya tidak mungkin. Kalau blangkonya palsu tidak bisa tercetak jadi KTP-el. Otomatis tertolak," jelas Irman.
Dia memastikan, KTP-el yang saat ini sudah dipegang masyarakat merupakan KTP-el asli. Sehingga tidak perlu dilakukan pengecekan lagi. Meskipun ada blangko yang dipalsukan, menurutnya, blangko tersebut belum memiliki data penduduk.
Informasi yang didapat dari Mendagri sejauh ini, Irman melanjutkan, dugaan pemalsuan hanya pada blangko kosong. Dia mengaku tidak mengetahui, informasi seperti apa dan bagaimana yang diperoleh Mendagri sehingga menyatakan adanya KTP-el palsu. Apalagi dugaan jumlah yang dipalsukan mencapai jutaan keping.
"(Yang ada), blangko kosong. Saya sudah liat. Katanya yang di Yogya dua blangko kosong. Yang dilihatkan hanya dua, (bukan jutaan)," ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menduga KTP elektronik palsu sudah beredar di tengah masyarakat. KTP-el yang sudah dikantongi warga saat ini, menurutnya bisa saja merupakan produk palsu.
"Ya kan kita enggak tahu. Makanya kami suruh cek, setop dua bulan, cek datanya. Betul atau enggak," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (18/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika