REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP siap memberi sanksi kepada kader yang mbalelo tidak mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan BBM bersubsidi. Sanksi paling berat berupa pencabutan kartu keanggotaan partai.

"Yang paling berat pemecatan pencabutan kartu anggota," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/11).

Kader PDIP di DPR RI harus mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi. Hal ini sejalan dengan keputusan rapat kerja nasional (rakernas) DPP PDIP untuk menjadi partai pendukung pemerintah. Bambang mengatakan sanksi kepada kader akan diberikan secara bertahap.

Pertama, melalui jalan kekeluargaan. Proses ini biasanya dilakukan oleh kader paling senior di partai yakni Sidharto Danusubroto. Sidharto akan menjelaskan alasan-alasan kebijakan partai.

"Mungkin ada miss persepsi. Keliru menerima informasi," ujar Bambang.

Kedua, melalui teguran tertulis yang dikeluarkan Sekretaris Jendral DPP PDIP. Jika kedua cara itu sudah tidak mempan, maka DPP akan mengeluarkan jalan terakhir yang memecat kader lewat keputusan Ketua Umum DPP PDIP.

Bambang tidak membantah ada salah satu Ketua DPP PDIP yang menolak keputusan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi. Sebut saja misalnya Effendi Simbolon. Bambang menilai sikap Effendi dilatarbelakangi konsistensi menolak kenaikan BBM bersubsidi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena dia bersama Bambang (Wuryanto) dulu di Komisi VI menolak kenaikan BBM," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika